Senin, 18 Februari 2013 (Republika) Kepala daerah

Oleh Erik Purnama Putra

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tersentak ketika membaca tiga lembar surat yang dikirim oleh tiga orang kepala daerah. Lembaran surat yang dibaca Gamawan berisi surat pemberitahuan bahwa si kepala daerah mau maju lagi. Ketiga kepala daerah yang tak disebutkan identitasnya itu mohon doa restu. Mereka akan maju menduduki kursi kuasa untuk ketiga kalinya.

Di sisi lain, aturan undang-undang melarang seorang kepala daerah menjabat selama lebih dari dua periode. Di sinilah letak keterkejutan Gamawan. Sebab, sang bupati bukan maju untuk jabatan yang sama, melainkan maju untuk jadi wakilnya. Mereka seakan masih belum mau meninggatkan kursi kuasa. Ketiga kepala daerah itu rela turun satu posisi disini mempertahankan kursi.

Melihat tiga surat itu. Gamawan tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, aturan undang-undang tak melarang seorang pemimpin dua periode menjadi mencalonkan diri menjadi wakil pemimpin.

Karena itu, Gamawan mendiamkan saja tiga surat yang menyambangi mejanya itu. “Surat itu hanya pemberitahuan dan minta restu saja. Tapi, tidak saya batas,” katanya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, akhir pekan lalu.

Kejadian yang dialami Gamawan bukantah kali pertama terjadi di Indonesia. Situasi yang sama terjadi di Kota Surabaya. Bambang DH yang sudah dua periode menjabat wali kota Surabaya, maju bagi berpasangan dengan Tri Rismaharini. Bambang rela menjadi calon wakil wali kota demi mempertahankan namanya di Kota Surabaya. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu akhirnya menang. Sang mantan wali kota pun kini menjabat sebagai wakil wali kota.

Menurut Gamawan, segala fenomena ini menandakan adanya penyiasatan aturan. Gamawan mengatakan, ketiga pemimpin yang menyuratinya beralibi bahwa masyarakat daerah masih menginginkan kepemimpinannya. Hanya saja, Gamawan menilai, tindakan ketiganya tidak patut secara etika.

Gamawan berjanji tidak akan mengintervensi keikutsertaan ketiga kepala daerah yang maju lagi menjadi wakil kepala daerah. Pihaknya menyilakan kepada masyarakat setempat untuk menilai. Masyarakat yang bisa menentukan apakah fenomena ini bisa diterima atau ditotal. “Rakyat mau memimpin seperti itu bisa dipilih. Kalau tidak mau jangan dipilih,” imbau Gamawan.

Tidak hanya kisah kepala daerah yang rela jadi wakil demi terus berkuasa, fenomena suami digantikan istri pun kerap terjadi di Indonesia. Tengok saja situasi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Mantan bupati Kendal Hendy Boedoro boleh lengser dengan status barunya sebagai tahanan kasus korupsi. Tapi, hal itu tak bisa menghalangi kenyataan bahwa istri Hendy, Widya Kandi Susanti, menjadi penggantinya.

Ada pula kisah Idham Samawi di Bantul. Bupati dua periode ini menyerah terima kan jabatannya kepada sang istri, Sri Suryawidati. Karena Idham tak bisa lagi mencalonkan diri, sang istrilah yang maju untuk meneruskan nama “dinasti” Samawi di Kota Bantul.

Di Jawa Barat, sang calon gubernur Irianto MS ‘Yance’ Syafiuddin memang telah purnabakti sebagai bupati Indramayu. Tapi, penggantinya bukan orang asing baginya, melainkan istri tercintanya Anna Sophanah. Bila Yance menang dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013, dirinya akan punya seorang bupati merangkap istri.

Yang lebih fenomenal adalah kisah bupati dua periode Kediri, Sutrisno. Selepas lengser. Sutrisno tinggal menyaksikan istri tua dan istri mudanya berkelahi dalam pilkada. Pada akhirnya, sang istri ia mampu mengungguli istri muda dan tampil menjadi bupati Kota Kediri.

Segala fenomena ini yang kemudian memaksa Gamawan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) putar otak untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU Pilkada). Gamawan berjanji, RUU Pilkada akan dijadikan sarana untuk menyempurnakan aturan pemilihan kepala daerah.

Kalau RUU Pilkada disahkan, ruang gerak kepala daerah dua periode yang ingin mencalonkan diri sebagai wakil tidak diperbolehkan lagi. Dengan cara itu, Gamawan berharap tidak lagi mendapat surat kejutan, melainkan surat perpisahan.

Advertisements