Dua anak transmigran di Desa Sebunga, Sambas, bermain-main.

Suasana kawasan transmigrasi di Desa Sebunga, Sambas/Republika

Kamis, 5 Desember 2013

Oleh Erik Purnama Putra

‪Salah satu masalah serius yang sedang dihadapi Pemerintah Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Jumlah warga miskin dan tingkat pengangguran selalu menjadi persoalan yang saling terkait. Jika salah satunya dapat terselesaikan, hambatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah sebuah angan-angan kosong.

‪Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) termasuk instansi yang paling bertanggung jawab mengatasi dua masalah pelik itu. Salah satu kebijakan yang ditempuh Kemenakertrans sebagai solusi adalah mendorong peningkatan investasi di kawasan transmigrasi.

Hingga kini, Kemenakertrans sedang membangun dan mengembangkan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di 48 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Model KTM adalah sebuah kawasan transmigrasi yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan, dan mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan begitu, daerah transmigrasi yang dulunya merupakan lahan tidur bisa menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, mengatakan peningkatan investasi di kawasan transmigrasi dapat membantu mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah.

Jika hal itu terwujud, tentu saja lapangan pekerjaan dapat tercipta dan orang yang selama ini menganggur dapat diberdayakan. Implikasi secara luas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap peluang kerja bagi transmigran dan masyarakat sekitar.

“Kita harapkan kawasan  transmigrasi  dapat tumbuh dan berkembang dalam waktu yang relatif singkat,” kata Muhaimin di kawasan transmigrasi perbatasan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, belum lama ini.

Potret kemiskinan

Pada Juni lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir tingkat kemiskinan penduduk Indonesia pada Maret 2013. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin mencapai 28,07 juta jiwa atau sekitar 11,37 persen dari total penduduk sekitar 250 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan kondasi Maret 2012, berarti pemerintah hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,06 juta jiwa.

‪Secara jumlah memang cukup besar, namun kalau merujuk pada persentase, hanya turun 0,59 persen atau sebanyak 11,66 persen penduduk Indonesia masih miskin. Padahal, target pemerintah adalah bisa menekan angka kemiskinan hingga 10,5 persen. Naiknya garis batas kemiskinan juga turut mengerek jumlah warga miskin. Hal itu merujuk pada garis kemiskinan dari Rp 259.520 per kapita setiap bulan pada September 2012 menjadi Rp 271.626 per kapita setiap bulan pada Maret 2013.

Merujuk data itu, Kemenakertrans optimistis KTM di 48 kawasan transmigrasi dapat menjadi solusi terbaik untuk mengentaskan kemiskinan plus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Muhaimin mengatakan, beberapa jenis usaha di kawasan transmigrasi yang menjadi primadona untuk dikembangkan sudah terbukti mampu menyerap banyak pekerja. Di antaranya adalah sektor perkebunan, peternakan, pertanian, wirausaha, dan kehutanan berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Hingga Maret 2013, tercatat 34 perusahaan yang bekerja sama kemitraan dengan pola inti-plasma dengan transmigran dan masyarakat sekitar melalui mekanisme Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT). Total dana yang diinvestasikan mencapai Rp 9,5 triliun. Belum lagi, terdapat 54 perusahaan yang sedang dalam proses permohonan untuk memperoleh IPT.

Keterlibatan berbagai perusahaan itu dipastikan menyerap ribuan tenaga kerja dan meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan yang dulunya belum dikelola. Hal itu menunjukkan bahwa transmigrasi merupakan bidang pembangunan yang strategis dan dinamis dalam menciptakan peluang investasi. Keterlibatan investor di kawasan transmigrasi sangat diperlukan karena adanya kebutuhan modal yang cukup besar.

Berbagai modal dasar yang dimiliki oleh para investor harus dapat disesuaikan dan dipadukan dengan ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan fasilitas yang sudah dibangun. Selain itu, mereka diharapkan juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi, penerapan manajemen dan pemasaran untuk menggali berbagai potensi sumber daya alam.

“Kegiatannya dilakukan melalui pola kemitraan usaha antara transmigran dan penduduk setempat dengan badan usaha negara ataupun swasta,” kata Muhaimin. “Sehingga, mampu menimbulkan sinergi guna mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi.”

Muhaimin tidak asal bicara. Program transmigrasi dalam kiprahnya terbukti secara aktif mendukung pembangunan nasional dan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merujuk pada 60 tahun pelaksanaan transmigrasi, yang sedikitnya memberdayakan sekitar 8,8 juta orang miskin dan pengangguran atau sekitar 2,2 juta kepala keluarga (KK) telah mendapatkan peluang usaha.

Keberhasilan transmigrasi tak hanya sampai di situ. Melalui program transmigrasi, telah dibangun dan dikembangkan 3.325 desa baru. Terdapat 89 desa, di antaranya berhasil didirikan menjadi ibu kota kabupaten. Sebanyak 235 desa lainnya berkembang menjadi ibu kota kecamatan. Alhasil, transmigrasi sudah mengangkat nasib jutaan orang dari dulunya hidup dengan label miskin atau pengangguran menjadi orang berdaya.

Sayangnya, penelitian mahasiswa pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITB, Jafrinur (2007) tentang Studi Kasus Lokasi Transmigrasi Pangkalan di Daerah Tingkat II Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, menunjukkan kesimpulan cukup unik. Menurut hasil penelitian, peranan transmigrasi adalah nonsignifikan dalam perekonomian daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Walaupun perkembangan nilai pendapatan transmigrasi cukup nyata, setelah dianalisis ternyata disebabkan oleh perkembangan subsektor yang diciptakan program transmigrasi.

Dengan kata lain, jika diadakan program transmigrasi semata, perekonomian suatu daerah tidak bisa seketika langsung maju. Di sinilah perlunya dilakukan intervensi berbagai program lanjutan oleh Kemenakertrans guna mengedukasi transmigran dalam mengelola dan memanfaatkan segala potensi di daerah transmigrasi. Jika hal itu dilakukan secara berkelanjutkan, kawasan transmigran dapat berkembang dan menjadi pusat perekonomian baru.

Keunggulan kompetitif transmigrasi

Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans, Jamaluddien Malik, menjelaskan kawasan transmigrasi yang dikembangkan menjadi KTM merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat. KTM merupakan sebuah progam unggulan dalam upaya untuk memajukan sebuah kawasan baru yang dihuni transmigran.

‪Pasalnya, peluang investasi yang ditanamkan pemodal di KTM dimaksudkan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien sesuai kebutuhan pasar. Apalagi jika produknya berdaya saing nasional ataupun global, tentu saja menimbulkan nilai tambah luar biasa bagi masyarakat.

Salah satu contoh kisah sukses adalah program transmigrasi terjadi di Provinsi Papua, yang selama ini dikenal sebagai sentra kemiskinan. Pembangunan KTM Salor telah berkontribusi bagi pembangunan daerah lantaran diintegrasikan dengan program Merauke Integrated Food and Energy State (MIFEE).

Hasilnya, permukiman transmigrasi yang tersebar di Distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, dan Jagebob telah berkembang menjadi desa swasembada. Kawasan transmigrasi mampu disulap menjadi daerah swasembada yang mendukung program pangan nasional. Dari jumlah penduduk Merauke sebanyak 246.852 jiwa, transmigran berkontribusi sebanyak 43,79 persen atau sekitar 26.451 kepala keluarga.

‪Untuk itu, Jamaluddien terus berupaya memberikan pelatihan dan pendampingan bagi transmigran. Pelaksanaan pembangunan transmigrasi jadinya harus mengedepankan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sehingga, masyarakat di kawasan transmigrasi memiliki modal dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Hal itu untuk memperkuat perekonomian dengan  berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif.

Karena itu, mempersiapkan setiap kawasan transmigrasi agar mampu menghadapi tantangan regional, nasional, dan global serta mengembangkan produk unggulan kompetitif jelas menjadi tujuan akhir. Atas dasar itu, setiap daerah harus memanfaatkan potensi dan keunggulan yang khas agar memiliki daya tarik yang bernilai.

Jika rencana itu semua bergulir, keberadaan investasi di kawasan transmigrasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan program transmigrasi. Yaitu, meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Otomatis jika terlaksana, program transmigrasi dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Advertisements