Presiden Jokowi bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Presiden Jokowi bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Senin, 8 Juni 2015

Oleh Erik Purnama Putra

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus mendatang ketika masa dinas aktifnya berakhir pada usia 58 tahun. Calon pengganti Moeldoko pun mampu menyita perhatian publik. Itu tidak mengherankan, selain pemilihan kepala Polri, posisi panglima TNI juga sangat strategis. Sehingga, tidak sedikit khalayak yang membincangkannya.

Mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, calon panglima TNI adalah kepala staf masing-masing angkatan. Dengan begitu, KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo, KSAL Laksamana Ade Supandi, dan KSAU Marsekal Ade Supriyatna berpeluang menggantikan Moeldoko. Hanya, publik masih penasaran siapa kandidat terkuat pemegang komando tertinggi TNI setelah Moeldoko pensiun.

Merujuk UU 34/2004, tidak ada aturan baku tentang penunjukan panglima TNI. Pun ketika muncul wacana jabatan itu dipergilirkan agar tidak ada saling iri antarmatra, pihak Istana maupun Menhan Ryamizard Ryacudu dengan tegas menyerahkan hal itu kepada Presiden Jokowi.

Dengan begitu, hak prerogatif presiden untuk menunjuk satu dari tiga kepala staf yang tengah menjabat. Sehingga, Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat (AD), bisa saja digantikan KSAD. Atau mungkin pula, KSAU atau malah KSAL yang menjadi panglima TNI berikutnya.

Pasca-Reformasi
Pemilihan panglima TNI menjadi menarik untuk dibincangkan setelah era Reformasi bergulir. Ketika Gus Dur menjadi presiden, ia secara mengejutkan menunjuk Laksamana Widodo AS sebagai panglima TNI. Gus Dur seolah mendobrak ‘tradisi’ yang dijalankan presiden Soeharto.

Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto dalam delapan kali pergantian panglima TNI, posisi tersebut selalu diperuntukkan bagi matra Angkatan Darat (AD). Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) seolah tidak memiliki peluang untuk menjadi panglima TNI.

Hanya, Gus Dur sepertinya menyadari keputusannya itu berisiko. Tidak ingin mengecewakan TNI AD yang masih memiliki hegemoni dalam dunia perpolitikan nasional, Presiden RI ke-4 itu akhirnya memberikan posisi wakil panglima TNI kepada Jenderal Fahrul Razi. Meski akhirnya posisi wakil panglima TNI di kemudian hari dihapus, Gus Dur seolah ‘berkompromi’ dengan memberi posisi strategis kepada matra AD. Kendati begitu, keputusan menunjuk Laksamana Widodo AS untuk menggantikan Jenderal Wiranto yang menjadi panglima TNI pada era akhir Soeharto dan BJ Habibie, layak diapresiasi.

Ketika Megawati Soekarnoputri berkuasa periode 2001-2004, panglima TNI dijabat Jenderal Endriartono Sutarto. Endriartono yang pernah menjadi ajudan presiden Soeharto ketika itu menjabat KSAD. Menjelang akhir masa bhaktinya, Megawati sempat mengusulkan Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai calon panglima TNI. Sayangnya, keinginan Megawati itu tidak terkabul, lantaran kalah Pilpres 2004.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpilih menjadi presiden RI ke-6, memilih untuk memperpanjang masa pensiun Endriartono hingga dua tahun. Surat Megawati ke DPR perihal penunjukan panglima TNI yang baru ditarik. Pada 13 Februari 2006, secara resmi Marsekal Djoko Suyanto menjabat sebagai panglima TNI. Kebijakan SBY menunjuk Djoko itu merupakan keputusan bersejarah. Pasalnya, untuk pertama kalinya, matra yang memiliki semboyan ‘Swa Bhuwana Paksa’ tersebut memegang tongkat komando tiga matra TNI.

Selepas Djoko Suyanto pensiun, SBY memilih KSAD Jenderal Djoko Suyanto sebagai panglima TNI. Selanjutnya, SBY memilih Laksamana Agus Suhartono untuk menggantikan Jenderal Djoko Suyanto. Pemilihan Laksamana Agus Suhartono menandakan untuk kali kedua, kader TNI AD bisa memegang pucuk pimpinan tertinggi Mabes TNI. Ketika Laksamana Agus Suhartono pensiun, SBY kembali menunjuk kader terbaik TNI AD, yaitu Jenderal Moeldoko sebagai panglima TNI.

Mengacu pola pemilihan panglima TNI sejak Gus Dur, Megawati, hingga SBY, terbaca bahwa alurnya adalah AL, AD, AU, AD, AL, AD. Model giliran antarmatra tidak selalu dilakukan presiden. Terlihat pula, matra AD masih menjadi pilihan utama penguasa, meski tidak sedominan era Orde Baru.

Pengganti ideal Moeldoko
Di antara tiga kepala staf, Jenderal Gatot Nurmantyo diketahui paling senior. Alumnus Akademi Militer (Akmil) 1982 tersebut menjabat KSAD sejak 25 Juli 2014, untuk menggantikan Jenderal Budiman. Melihat perjalanan kariernya, tidak ada yang meragukan jenderal, yang baru pensiun tiga tahun lagi tersebut. Gatot Nurmanto pernah menjadi gubernur Akmil, pangdam V/Brawijaya, komandan Kodiklat TNI AD, dan panglima Kostrad. Berarti, Gatot dua kali menduduki jabatan strategis ketika masih bintang dua maupun tiga.

Adapun, KSAL Laksamana Ade Supandi pernah tiga kali mengisi jabatan bintang dua, yaitu menjadi gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), panglima Koarmatim, dan asisten perencanaan (Asrena) KSAL. Alumnus AAL 1983 ini mendapat promosi sebagai kepala staf Umum (Kasum) TNI pada 2014. Pada akhir tahun lalu, Ade yang berusia 55 tahun, dilantik Presiden Jokowi menjadi KSAL.

Sementara itu, KSAU Marsekal Agus Supriyatna dapat dibilang sebagai ‘kejutan’ dalam persaingan sebagai panglima TNI. Hingga SBY lengser pada 20 Oktober 2014, Agus seolah ‘masuk kotak’ selepas panglima Koopsau II, dengan menduduki jabatan sebagai wakil Inspektur Jenderal TNI.

Pada 31 Desember 2014, nasib Agus berubah setelah dilantik menjadi Kasum TNI. Selang dua hari kemudian, Presiden Jokowi melantik mantan ini sebagai KSAL. Berarti, alumnus AAU 1983 yang pensiun satu setengah tahun lagi ini naik bintang dua kali dalam dua hari.

Melihat rekam jejak ketiga tentara pemegang bintang empat di pundak tersebut, semuanya tentu bisa menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk segera menunjuk panglima TNI, yang katanya segera diumumkan setelah prosesi mantu putra sulungnya di Solo, selesai. Mari kita tunggu, apakah Presiden Jokowi akan menerapkan asas pergantian antarmatra dengan memilih KSAU, atau memilih KSAL agar sesuai dengan konsep poros maritim, atau KSAD yang dipilih dengan pertimbangan tertentu.

Tentu saja, diharapkan tidak ada polemik berkepanjangan dalam pergantian panglima TNI, sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan calon kepala Polri. Yang tak boleh dilupan, masyarakat berhak menuntut pengganti Moeldoko adalah figur yang lebih baik dari sebelumnya.

Advertisements