Massa peserta Aksi Damai 212 di Monas, Jumat (2/12).

Massa peserta Aksi Damai 212 di Monas, Jumat (2/12).

Selasa, 28 Februari 2017

Oleh Erik Purnama Putra*

Belakangan ini, masyarakat dihadapkan pada wacana yang terkesan memojokkan umat Islam. Umat Islam yang mengikuti aksi damai 411 (4 November 2016) dan 212 (2 Desember 2016) dengan tuntutan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses hukum lantaran dianggap menistakan Surat Almaidah Ayat 51, ‘dihantam’ sebagai kelompok garis keras. Tidak cukup pelabelan negatif itu disematkan. Umat juga dijuluki sebagai kelompok intoleran, ekstremis kanan, fundamental, dan antikebinekaan.

Tuduhan itu semakin mengemuka kalau dikaitkan dengan berbagai pernyataan yang menyebut, masyarakat yang tidak memilih Ahok sebagai bentuk antikebinekaan, antikeragaman, dan diskriminasi, serta mengumbar SARA (suku, agama, rasa, antargolongan) terhadap etnis minoritas. Sebagaimana kita tahu, Ahok yang berstatus sebagai gubernur incumbent DKI Jakarta beretnis Tionghoa dan beragama Kristen ikut maju lagi di Pilkada DKI 2017. Ahok menjadi gubernur DKI menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang naik menjadi presiden ke-7 RI pada 20 Oktober 2014.

Berbagai cap negatif itu semakin diperparah dengan komentar Ahok sendiri yang menegaskan, pengamalan Pancasila di Indonesia masih separuh jalan. Ahok menyebut, Pancasila lengkap dijalankan kalau ada perwakilan minoritas menjadi presiden. Ahok mengaitkannya dengan munculnya beberapa demonstrasi dari elemen masyarakat tertentu yang menolak kepemimpinannya. “Kalau suatu hari yang dicap minoritas di negeri ini konstitusi menjamin bisa menjadi presiden republik ini. Maka atap dan pagar rumah Pancasila lengkap kita bangun,” kata Ahok (Merdeka.com pada 15 Oktober 2016).

Sontak saja argumen Ahok memantik reaksi berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Bahkan, JK secara terang-terangan mengangku, tersinggung dengan ucapan Ahok yang mengaitkan etnis dan agama dengan jabatan gubernur atau presiden. Menurut JK, persoalan toleransi tidak harus dikaitkan dengan posisi di pemerintahan. JK juga menyatakan, persoalan toleransi itu menyangkut kedua pihak, baik mayoritas maupun minoritas harus saling menghormati satu sama lain.

“Jangan mengatakan kalau minoritas itu tidak dipilih, Pancasila tidak lengkap, bukan, salah itu! Berarti sekarang kita tidak Pancasila Indonesia ini, begitu Anda mau? Karena presidennya bukan non-Islam maka tidak Pancasilais? Saya tersingung!” ujar JK.

Meski berkali-kali Ahok terus menyerang dan terkesan melecehkan umat Islam atau individu yang berseberangan dengannya, namun tetap saja pihak yang berseberangan dengan Ahok yang dicap negatif. Ahok yang tidak bisa menjaga mulutnya dan seenaknya menuding sana-sini malah dianggap sebagai representasi figur masyarakat Indonesia yang multietnis. Entah pengamat atau buzzer pro-Ahok di media sosial (medsos) sangat gencar membentuk opini bahwa Ahok adalah tokoh yang merepresentasikan keragaman.

Adapun pihak yang mengkritiknya, terutama kekuatan Islam dianggap sebagai pemecah belah bangsa dan penggangu stabilitas negara. Padahal kalau mau jujur, sumber masalah utamanya ada di mulut dan perilaku Ahok yang tidak kerap menerobos batas-batas kewajaran yang menjadi norma di masyarakat.

Lupa sejarah

Jasmerah! Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalimat itu digelorakan Bung Karno saat HUT ke-21 RI untuk mengingatkan bangsa Indonesia agar jangan sampai melupakan masa lalunya. Pesan ‘jasmerah’ semakin relevan dikaitkan dengan situasi kebangsaan saat ini, di mana umat Islam selalu menjadi yang tertuduh dalam kancah perpolitikan nasional. Contohnya, ketika umat memutuskan untuk turun ikut aksi damai menuntut penegakan hukum malah dituding Kapolri Jenderal Tito Karnavian memicu instabilitas politik dan keamanan negara. Bahkan, yang  lebih menyakitkan, aksi damai ditunggangi rencana makar untuk menggulingkan pemerintahan  yang sah.

Padahal sepanjang sejarah perjalanan negara Indonesia, ulama dan umat Islam lah yang menjadi tulang punggung hingga bangsa ini terus tegak hingga saat ini. Kalau ditarik dengan pendirian negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan proses pembahasan sebelumnya, sangat mudah didapati peran umat Islam yang berjuang mengusir penjajah maupun terlibat aktif dalam menyusun dasar negara.

Bahkan, boleh dikatakan begitu besarnya jasa para pahlawan dari kelompok Islam yang mau berkorban demi tegaknya Indonesia sebagai negara yang baru berdiri. Sejarah mencatat, Ki Bagus Hadikusumo yang dianggap sebagai representasi tokoh Islam merelakan isi Piagam Jakarta diganti demi bisa mengayomi semua rakyat Indonesia yang terdiri berbagai etnis, suku, dan agama.

Atas rayuan Kasman Singodimejo, Ki Bagus akhirnya ikhlas dengan penggantian tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sila pertama yang menjadi kesepakatan rapat Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” akhirnya diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan kerelaan yang ditunjukkan Ki Bagus, penolakan tokoh dari perwakilan Indonesia bagian timur yang tak ingin bergabung dengan Indonesia kalau tujuh kata tersebut tetap dipertahankan, akhirnya batal dilakukan. Berkat sikap legawa yang ditunjukkan tokoh Muhammadiyah itu, Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke dapat dipertahankan tanpa ada satu wilayah ingin memisahkan diri.

Tidak heran Menteri Agama Alamsjah Ratoe Perwiranegara periode 1978-1983 menyebut jasa  umat Islam terhadap Indonesia sangat tidak ternilai. “Pancasila adalah pengorbanan dan hadiah terbesar umat Islam untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia,” ujar Alamsjah. Salah satu pemimpin Islam yang memiliki peran utama terkait dengan pengorbanan umat Islam untuk persatuan dan kemerdekaan ialah Ki Bagus Hadikusumo.”

Kontribusi lainnya bisa didapatkan dari sejarah pertempuran legendaris 10 November 1945 yang ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Ketika serangan pasukan Sekutu (NICA) yang diboncengi Belanda menyerbu Kota Surabaya, umat Islam lah yang menjadi garda terdepan dalam memerangi penjajah. Didorong Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari, seluruh santri dan masyarakat se-Jawa Timur berbondong-bondong mendatangi Surabaya ntuk mengusir pasukan Sekutu.

Dengan semangat yang digelorakan Sutomo atau Bung Tomo, pekikan ‘Allahu Akbar’ terus berkumandang sepanjang perlawanan melawan penjajah. Berkat perjuangan tak kenal lelah dalam membela Tanah Air, akhirnya Bumi Pertiwi tetap dalam pangkuan dan tentara Sekutu harus angkat kaki dari Indonesia.

Sayangnya, sejarah pengorbanan besar tokoh dan umat Islam dalam memerdekakan bangsa ini seolah berusaha dipinggirkan. Seiring berjalannya  waktu, ketika umat disatukan dalam persamaan rasa dengan turun ke jalan dalam meminta penegakan hukum secara adil, mereka malah dicurigai macam-macam. Padahal dalam era demokrasi, setiap orang dijamin untuk menyurakan pendapatnya  secara bertanggung jawab.

Tidak mengagetkan, muncul anggapan kala kekuatan Islam yang sedang bangkit dan terkonsolidasi dengan baik malah dianggap sebagai ancaman keutuhan NKRI. Bahkan, sekelompok orang menuding, Indonesia akan diubah menjadi negara syariat. Tentu saja berbagai tuduhan itu sangat picik menunjukkan kengawuran tingkat tinggi. Selain bersikap ahistoris, kecurigaan terhadap ‘kekuatan’ yang diaspirasikan tokoh Islam jelas tidak bisa diterima akal sehat.

Hal itu lantaran seluruh umat Islam di Indonesia mau menerima ideologi Pancasila. Lagi pula, sudah 72 tahun kemerdekaan Indonesia, selama itu pula tidak pernah ada yang meminta ideologi negara untuk diganti. Pun selama ini, umat Islam yang berjumlah sekitar 85 persen dari total penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, tidak pernah ingin memaksakan Islam menjadi dasar negara. Umat Islam yang menjadi mayoritas lebih mengedepankan maslahat dengan tetap bersatu daripada memaksakan menerapkan ideologi tertentu yang malah tidak bisa diterima penduduk mulai Sabang sampai Merauke.

Memang tidak dipungkiri ada satu dua pihak yang tidak puas dengan ideologi Pancasila. Meski begitu, kalau pun ada orang yang memandang negatif Pancasila, hal itu jelas bukan arus utama suara umat. Namun yang patut ditegaskan, faktanya umat Islam selama ini tidak pernah mempertanyakan bahkan menerima dengan lapang dada sebuah ketetapan negara. Karena itu, patut dipertanyakan balik mengapa pula ada pihak-pihak tertentu yang terus menggugat nasionalisme umat Islam.

Nilai kebangsaan pudar

Menarik untuk mencermati pernyataan Panglima Kostrad Letjen Edy Rahmayadi tentang peran ulama yang tidak bisa lepas dari berdirinya NKRI. Menurut Edy, pendiri negara Indonesia adalah ulama, bukan politisi. “Negara ini didirikan bukan hanya oleh politikus dan tentara saja, tetapi juga oleh para pemuda yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah SWT”. (Republika, 3 Agustus 2016).

Merujuk pernyataan Letjen Edy Rahmayadi, jasa para ulama dan umat Islam untuk bangsa ini, mulai sebelum Indonesia berdiri hingga kini, sudah tidak terhitung lagi. Di berbagai buku sejarah dengan versi apapun, sangat mudah didapati, para figur yang memimpin pergerakan masyarakat di daerah dalam melawan penjajah selalu memiliki latar belakang sebagai ulama atau ustaz.

Sayangnya, belakangan ini muncul fenomena yang berusaha mengaburkan sejarah bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari peran agama. Meski pada akhirnya Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bisa digugat lagi, namun peran agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakatnya. Kita tahu, masyarakat Indonesia sangat religius. Dalam setiap aktivitasnya tidak bisa lepas dari agama yang menjadi tuntutan kehidupan sehari-hari.

Pun dengan para ulama dan kiai kini menjadi sasaran caci maki warganet atau netizen gara-gara mengungkapkan pandangan politiknya yang membela kepentingan umat. Kehadiran medsos membuat orang dengan mudahnya mengeluarkan sumpah serapah. Rasa pengendalian diri seolah tidak ada. Orang dengan bebas mengeluarkan kata-kata tanpa mempertimbangkan sopan santun lagi. Tidak sepakat, langsung sikat.

Sayangnya, tidak sedikit di antara mereka yang merupakan generasi milenial. Kelompok generasi milenial diberikan kepada penduduk Indonesia dengan kelahiran 1980 ke atas. Mereka ini yang sekarang menjadi pengguna terbesar medsos. Mereka pula yang aktif dan cerewet menyuarakan diri di medsos. Sayangnya, mereka pula yang kerap ‘menyerang’ pribadi ulama ketika tidak sependapat dalam mengungkapkan argumen, misal dalam kasus penegakan hukum Ahok maupun aksi damai 411 dan 212.

Nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda memudar. Rasa kesetiakawanan di kalangan masyarakat semakin menghilang. Gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia mulai terkikis paham individualitas. Fakta kehidupan di masyarakat yang semakin kehilangan nilai-nilai religiusitas bukan sekadar omong-kosong. Sikap toleransi antarsesama juga semakin memudar. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga mengakui hal itu.

Menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan, bangsa Indonesia saat ini mulai kehilangan roh kebangsaan sehingga semangat persatuan dan persaudaraan perlu terus ditumbuhkan. Dia menuturkan, keberagaman suku, agama, serta ras adalah modal sosial yang harus terus dipupuk dengan rasa keadilan agar tercipta kedamaian yang abadi. ”Roh kebangsaan mulai hilang. Coba lihat sikap anak muda, kepatutan, sopan santun, dan etikanya mulai pudar,” ujarnya.

Butuh pembela

Sebagai salah satu partai yang memiliki 40 kursi di DPR, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki peran strategis dalam menentukan arah kehidupan berbangsa. Dengan jumlah kursi legislatif sebesar 7,1 persen, PKS harus memainkan sikap politik yang dapat menampung setiap aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Meski saat ini beroposisi, kontribusi partai dakwah tersebut tetap dinantikan sebagai pihak pengoreksi kebijakan pemerintah.

Adanya gejala umat Islam yang terus dipojokkan dan dianggap sebagai ancaman  kehidupan berbangsa, hendaknya harus disikapi serius oleh pimpinan PKS. Pasalnya, saat ini masyarakat merasakan semakin sulit menemukan ‘kekuatan pembela’ yang berani mengoreksi kebijakan pemerintahan yang kerap tidak memperjuangkan aspirasi umat Islam. Boro-boro diperhatikan, yang ada malah kehidupan umat Islam terus diusik.

Harus diakui, posisi umat Islam saat ini bagaikan buih di lautan. Banyak secara jumlah, namun kalah dalam berbagai sektor kehidupan. Kita lihat, di deretan daftar orang terkaya di Indonesia, hanya terdapat satu nama yang beragama Islam. Bukan berarti iri dengan kesuksesan orang lain, namun hendaknya umat Islam yang masih dominan berada di bawah garis kemiskinan perlu ditolong.

Sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial hingga kini semakin sulit terwujud dengan bertambahnya jurang pemisah antara si miskin dan kaya. Amanat keadilan sosial yang harusnya dijalankan penguasa semakin jauh panggang dari api. Kehidupan masyarakat kecil yang semakin terpinggirkan malah semakin  dibebani dengan keberpihakan penguasa terhadap kelompok tertentu.

Dalam kasus Ahok misalnya, jutaan umat harus turun ke jalan terlebih dulu baru aspirasinya didengar, meski tetap saja dicurigai macam-macam. Pun dengan kasus ketimpangan sosial, umat Islam yang menjadi korban kebijakan penguasa malah tidak diperhatikan.

Di sisi lain, saat ini generasi muda digempur dengan berbagai paham yang membahayakan masa depan mereka. Di antaranya, paham liberal, pengakuan LGBT, hingga radikal yang terus menyusup ke berbagai sendi kehidupan. Dampaknya, anak-anak muda seolah hidup tanpa pegangan dan menjadi sosok yang abai dengan nilai-nilai di masyarakat yang bersumber dari agama.

Sebagai salah satu partai yang mendudukkan kadernya di Senayan, hendaknya PKS bisa terus berkontribusi dalam membuat kebijakan yang berpihak pada seluruh rakyat Indonesia. Dimulai dengan penyusunan perundang-undangan, yang sebaiknya dijadikan sebagai alat legitimasi untuk melindungi kepentingan rakyat luas.

Salah satu langkah konkretnya dengan membuat regulasi yang melindungi kepentingan mereka agar kekayaan alam negeri ini tidak hanya dikuasai satu dua orang saja. Tujuannya agar kekuatan asing tidak seenaknya menjarah kekayaan alam tanpa menyisakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan begitu, umat Islam yang sebenarnya dalam kondisi ‘tertindas’ bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Kita tentu tidak ingin umat Islam yang jasanya besar sejak negara ini berdiri malah menjadi penonton di tengah kekuasaan yang dikendalikan segelintir pihak.

 

Advertisements