Archive for February, 2018


Senin, 26 Februari 2018

Presiden Joko Widodo menghadiri Dies Natalis Universitas Indonesia (UI) ke-68 di Balairung UI Kota Depok, Jumat (2/2).

Oleh Erik Purnama Putra

Universitas Indonesia (UI) baru saja merayakan Dies Natalis ke-68 yang dilangsungkan di Balairung UI, Kota Depok pada Jumat (2/2). Acara itu tampak spesial lantaran dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa menteri Kabinet Kerja, yang merupakan alumnus UI.

Namun, yang menarik dari acara Dies Natalis bukan acara seremonialnya yang dihadiri banyak pejabat, melainkan penuturan Rektor UI Prof Muhammad Anis. Dia mengatakan, posisi UI sebagai kampus terbaiki kini berada di urutan 227 di dunia versi Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking. Peringkat itu naik dari tahun 2015, di mana UI menduduki posisi ke 325. Continue reading

Advertisements

Ahad, 11 Februari 2018

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama menteri Kabinet Kerja menerima Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kedua kiri) bersama anggota saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama menteri Kabinet Kerja menerima Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kedua kiri) bersama anggota saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Oleh Erik Purnama Putra

Menarik untuk mencermati pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara saat menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 10 Oktober 2017. Moermahadi mengklaim, BPK telah ikut menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 13,7 triliun pada semester pertama 2017. Jumlah itu berasal dari penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery.

Bahkan, Moermahadi mencatat, lembaga yang dipimpinnya sejak periode 2003 sampai 30 Juni 2017, telah melaporkan 447 temuan berindikasi pidana sebesar Rp 44,74 triliun. Laporan itu diserahkan kepada aparat penegak hukum, meliputi Polisi RI (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, ada 425 temuan yang ditindaklanjuti aparat dengan nilai Rp 43,22 triliun. Dengan kata lain, laporan BPK sebesar 97 persen diproses penegak hukum hingga potensi hilangnya uang negara menjadi terselamatkan. Continue reading