Diskusi Amitra berbagi berkah.

Diskusi Amitra berbagi berkah.

Jumat, 29 Maret 2018

Oleh Erik Purnama Putra

Potensi ekonomi syariah di Indonesia cukup besar. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 85 persen dari total 250 juta jiwa. Sayangnya, segala potensi itu masih belum bisa dimaksimalkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Hal itu terbukti dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 5,44 persen per Agustus 2017. Adapun sisanya masih dikuasai perbankan konvensional.

Realita itu jelas bukan sebuah kabar menggembirakan. Pasalnya, Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia sudah berdiri sejak 1 November 1991. Dengan kata lain, perekonomian syariah sudah menyapa masyarakat sejak hampir 27 tahun lamanya. Sayangnya, perkembangan perekonomian syariah seolah jalan di tempat. Sejak beberapa tahun terakhir, pangsa pasarnya seolah terjebak pada angka 5 persen. Berarti, harus diakui ada masalah atau salah kelola dalam penerapan ekonomi syariah di Indonesia, yang tak kunjung membesar.

Perlu diketahui, pusat keuangan Islam global saat ini malah berada di London. Ya, boleh percaya boleh tidak. Inggris yang notabene bukan dikenal sebagai negara Islam malah menyandang predikat pusat investasi syariah dunia. Padahal, populasi Muslim dari 64 juta penduduk di negara itu pada 2017 hanya 6,3 persen. Setelah London, Dubai dan Kuala Lumpur menyusul menjadi pusat ekonomi syariah terbesar.

Di mana posisi Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia? Tentu saja terlalu jauh berharap Jakarta bisa menyamai atau bahkan mengejar London, Dubai, dan Kuala Lumpur. Namun, Bank Indonesia (BI) bukan tanpa langkah untuk berupaya menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi syariah. Namun, sebelum mengejar target yang terlalu tinggi, ada baiknya pemerintah terlebih dahulu membantu untuk memperbesar pangsa pasar bank syariah.

Hambatan psikologis
Selama ini, di masyarakat masih kuat tertanam persepsi bahwa ekonomi syariah hanya untuk kalangan umat Islam. Sementara, di dalam umat Islam sendiri masih banyak pendapat yang menyatakan sistem perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan nasional. Alhasil, meski kaum Muslim menjadi mayoritas di negeri ini, tidak sedikit yang merasa cuek atau masa bodoh dengan keberadaan perekonomian syariah. Selain itu, ada anggapan di masyarakat sistem ekonomi syariah tidak cocok bagi golongan non-Muslim. Dampaknya, sulit sekali bagi perbankan syariah untuk melebarkan sayapnya guna menggaet mengembangkan unit bisnisnya.

Hal itu ditambah dengan keberpihakan pemerintah yang kurang terhadap perkembangan ekonomi syariah membuat perkembangan perbankan syariah kalah bersaing dengan perbankan konvensional. Tidak hanya jaringan, melainkan juga permodalan dan infrastruktur pendukung lainnya hingga membuat penetrasi perbankan syariah tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai perbandingan di Malaysia, sejak Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjadi payung hukum pembentukan bank syariah diberlakukan 35 tahun yang lalu, pangsa pasar perbankan syariah negeri jiran mencapai 20 persen. Padahal, jumlah penduduk Muslim di Malaysia hanya sekitar 60 persen. Meski secara persentase umat Islam di Malaysia lebih sedikit daripada di Indonesia, namun ekonomi syariah malah tumbuh lebih pesat di sana.

Mengapa bisa begitu? Hal itu lantaran Bank Sentral Malaysia mewajibkan perbankannya memiliki semacam unit syariah. Selain itu, diwajibkan pula setiap perbankan memiliki dewan syariah tersendiri. Kondisi yang sulit ditemukan di Indonesia terkait komitmen memajukan perbankan syariah untuk memperbesar pangsa pasar. Padahal sudah sejak sejak lama, pemerintah Indonesia sudah menargetkan diri untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Silih berganti pemerintahan ternyata tak kunjung membuat target itu terwujud.

Setelah ditelaah, keadaan itu juga tercipta lantaran di Indonesia masih berlangsung bottom up (dari bawah ke atas), sementara sistem di Malaysia berlaku top down (dari atas ke bawah) dengan dukungan lembaga Malaysia International Islamic Financial Centre (MIIFC). Sedangkan di Indonesia selama ini masih belum ada lembaga khusus yang mengkoordinasi perbankan dan lembaga pembiayan syariah, yang kekosongan peran itu akan diambil tanggung jawabnya setelah disahkannya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Fakta yang terjadi di Indonesia itu jelas ironis lantaran London malah menjadi pusat ekonomi syariah global. Masyarakat kaya Inggris dan Eropa berbondong-bondong mempercayakan penyimpanan dananya di perbankan syariah karena sudah terbukti tahan terhadap krisis global. Datangnya badai krisis moneter yang menimpa beberapa negara Eropa mendatangkan berkah tersembunyi bagi Inggris untuk memperkuat perekonomian syariah di negaranya.

Tetap optimistis
Meski perekonomian syariah di Indonesia masih semaju Inggris, Malaysia, hingga negara jazirah Arab, namun rasa optimistis masih terus berkembang di masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah. Hal itu terbukti dengan terus bermunculannya unit syariah maupun lembaga pembiayaan syariah baru yang siap melayani masyarakat. Salah satunya adalah Amitra, lembaga pembiayan syariah milik FIFGroup yang merupakan anak usaha PT Astra. Sejak didirikan pada 2015, Amitra sudah memiliki produk pembiayan umrah, aqiqah, hingga investasi emas. Tentu saja semua layanan itu menggunakan akad syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Melihat terus bermunculannya berbagai perusahaan pembiayan syariah baru di Indonesia, harus diakui potensi perekonomian syariah sangat besar. Masih banyak hal yang bisa digali dan dikembangkan agar ekonomi syariah di Indonesia bisa terus berkembang pesat. Kenyataannya, dengan label negara Muslim terbesar di dunia, masih banyak ruang bagi pemerintah untuk mendukung ekonomi syariah agar dapat berkembang pesat.

Mengingat Bank Indonesia (BI) menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia pada 2024, tentu saja sudah saatnya komitmen untuk mewujudkan hal itu perlu dilakukan secara lebih konkret. Berbagai kebijakan yang diluncurkan pemerintah harus bisa mendorong agar pangsa pasar perbankan syariah bisa lepas dari lima persen.

Selain itu, BI perlu mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah di sektor riil, tak hanya bidang keuangan saja. Karena jika industri berbasis syariah maju, otomatis permintaan kebutuhan pembiayaan syariah akan meningkat. Kalau hal itu terjadi maka dapat akan memicu berkembangnya pasar keuangan syariah. Dampaknya perekonomian syariah bisa menggeliat dan menjadi entitas menarik bagi semua orang untuk terlibat di dalamnya.

Patut ditunggu langkah konkret pemerintah yang berupaya menciptakan kebijakan, yang dapat menjadikan perekonomian syariah menjadi roda lokomotif pembangunan nasional ke depan.

Advertisements