Urgensi Memperpanjang Jabatan Laksamana Yudo dan Jenderal Dudung

Sabtu, 30 September 2023

Oleh Erik Purnama Putra

Momen tidak biasa terjadi menjelang masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Masa jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman akan habis pada akhir November 2023. Sesuai aturan di TNI, secara normal, Yudo dan Dudung akan resmi purnabakti per 1 Desember 2023.

Sayangnya, momen pensiun kedua perwira tinggi (pati) bintang empat tersebut bertepatan dengan masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Alhasil, muncul desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perpanjangan masa jabatan Panglima TNI. Jika hal itu dilakukan, bukan tidak mungkin masa jabatan KSAD juga ikut diperpanjang. Berarti, keduanya pensiun bertepatan dengan pergantian masa jabatan presiden. Adapun presiden ke-8 RI nanti dilantik pada 20 Oktober 2024.

Hingga akhir September 2023, pemerintah belum ada tanda-tanda menyetorkan kandidat pengganti ke DPR untuk menjalani fit and proper test. Padahal, idealnya Oktober 2023 sudah terpilih Panglima TNI dan KSAD baru agar bisa langsung tancap gas kala bertugas. Namun, hal itu sepertinya tidak bakal terjadi. Pilihan menambah durasi masa dinas pucuk pimpinan TNI sepertinya bakal dipilih pemerintah.

Adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto yang pertama kali mencetuskan ide perpanjangan masa jabatan Panglima TNI tersebut. Menurut dia, pensiunnya orang nomor satu di TNI dan matra darat tersebut tidak ideal. Pasalnya, waktu pergantian keduanya terjadi saat masa kampanye Pilpres 2024, sudah berjalan.

Andi yang dikenal sebagai pengamat militer menilai, idealnya pergantian posisi Panglima TNI dan KSAD dilakukan tiga bulan sebelum pemilu dimulai. Hal itu lantaran dua jabatan tersebut terlibat dalam operasi pengamanan jalannya pemilu. Andi pun menyarankan dilakukan masa transisi pergantian pimpinan jika memungkinkan.

Sayangnya, opsi itu sudah berlalu. Kini, wacana perpanjangan jabatan semakin mengemuka di publik. Hal itu lantaran pihak Istana sudah memberi kode untuk menambah masa jabatan Panglima TNI dan KSAD selama setahun ke depan.

Presiden Jokowi pun tidak menutupi adanya peluang menambah masa dinas Laksamana Yudo dan Jenderal Dudung. “Masih dalam proses,” kata Jokowi saat ditemui di Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023) pagi WIB.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengungkapkan, memang muncul opsi memperpanjang masa jabatan Panglima TNI dan KSAD. Komisi I DPR adalah mitra TNI. Sehingga informasi yang disampaikan Meutya ke media itu tentu saja valid jika di internal pemerintah sedang tidak berniat mencari Panglima TNI dan KSAD baru.

“Ada opsi perpanjangan, ada opsi pergantian, dalam waktu dekat kedua posisi secara bersamaan ya karena panglima TNI dan KSAD,” kata Meutya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Di sinilah yang menjadi masalahnya. Apa urgensi pemerintah untuk menambah masa jabatan pati TNI aktif? Hal itu lantaran dalam Undang-Undang (UU) TNI, semua perwira memasuki masa pensiun ketika berusia 58 tahun.

Imparsial pun mengkritik keras manuver pemerintah itu. Imparsial berargumen, Pasal 53 UU Nomot 34 Tahun 2004 tentang TNI sudah jelas menyatakan usia pensiun bagi perwira TNI adalah 58 tahun. Sehingga jika dilakukan perpanjangan maka keputusan Presiden Jokowi bisa disebut inkonstitusional atau bertentangan dengan hukum.

Belum lagi, publik menjadi bertanya-tanya apa motif yang mendasari pemerintah tidak melakukan pergantian jabatan? Padahal, dalam sistem di TNI, pergantian pucuk pimpinan merupakan hal biasa. Pejabat baru bisa langsung aktif memberi komando jika memang diperlakukan.

Persoalan lain yang muncul adalah proses regenerasi di tubuh TNI akan terhambat. Baik Laksamana Yudo dan Jenderal Dudung sama-sama abiturien 1988. Adapun kandidat Panglima TNI dan KSAD berasal dari angkatan 1991 dan 1992. Keduanya adalah Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto dan Panglima Kostrad Letjen Maruli Simanjuntak. Jika Agus merupakan Dandim Solo kala Jokowi masih wali kota maka Maruli dikenal sebagai menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Kedua pati bintang tiga tersebut sama-sama pernah menjadi Komandan Paspamres yang mengawal Jokowi. Sama-sama dari Kopassus dan matra darat, baik Agus dan Maruli digadang-gadang sebagai KSAD dan Panglima TNI.

Namun, entah mengapa, kini muncul perpanjangan masa jabatan Laksamana Yudo dan Jenderal Dudung. Ada apa di balik semua ini? Penjelasan rasional dan masuk akal harus dilakukan pemerintah agar jangan sampai keputusan menambah masa dinas Panglima TNI dan KSAD berakhir menjadi kecurigaan, karena terkait proses Pilpres 2024.

Letjen Maruli Simanjuntak Kandidat Terkuat Panglima TNI ke-23:

Selasa, 10 Januari 2023

Oleh Erik Purnama Putra

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal mengakiri masa kedinasan militer pada akhir 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun harus menunjuk lagi Panglima TNI ke-23. Ketika Yudo pensiun maka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman juga memasuki masa purnatugas. Adapun Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo akan mengakhiri pengabdian di militer pada akhir April 2024. Hanya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali yang masih lama bertugas, yaitu sampai akhir April 2025. Untuk Ali, hal itu jelas wajar, mengingat ia baru dilantik RI 1 pada akhir 2022 menggantikan Yudo.

Dengan komposisi seperti itu maka pengganti Yudo jelas bukan berasal dari matra laut. Sehingga, jika dikomparasikan metode perimbangan kekuatan matra dan pergiliran jabatan maka seharusnya Panglima TNI berikutnya dijabat perwira tinggi (pati) TNI AD.

Hingga kini, ada dua letnan jenderal (letjen) yang memiliki karier cemerlang di TNI AD. Keduanya adalah Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto dan Panglima Kostrad Letjen Maruli Simanjuntak. Keduanya jelas digadang-gadang bakal menggantikan Dudung sebagai AD 1. Agus sebagai orang nomor 2 di TNI AD saat ini, memiliki relasi langsung dengan Presiden Jokowi.

Ketika Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo, Agus menjadi Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta pada 2009-2011. Kariernya mulai bersinar ketika ditunjuk sebagai Komandan Korem (Danrem) 061/Suryakancana pada 2020. Agus harus memastikan keamanan Istana Bogor yang menjadi tempat bagi Jokowi beristirahat selama menjadi Presiden ke-7 RI.

Beberapa bulan kemudian, abiturien Akademi Militer (Akmil) 1991 ini mendapat promosi sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2020—2021. Agus mendapat kesempatan langsung menjadi penjaga utama Jokowi, yang merupakan koleganya satu dekade lalu. Setahun berselang, ia dipromosikan sebagai Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi pada 2021-2022. Dan, kini Agus sudah meraih bintang tiga.

Kandidat KSAD berikutnya tentu saja namanya tidak asing lagi. Letjen Maruli Simanjuntak. Pangkostrad ke-43 ini menduduki berbagai jabatan strategis sejak Jokowi resmi menjadi presiden pada 20 Oktober 2014. Beberapa hari setelah pergantian rezim, Maruli dilantik menjadi Komandan Grup A Paspampres pada 2014-2016. Setelah itu, ia dimutasi menjadi Danrem 074/Warastratama yang bermarkas di Solo pada 2016—2017.

Kemudian, alumnus Akmil 1992 ini dilantik menjabat Wakil Danpaspampres yang mengawal Wapres M Jusuf Kalla pada 2017-2018. Tidak lama, ia digeser menjadi Kepala Staf Kodam (Kasdam) IV/Diponegoro pada (2018). Hanya hitungan pekan, Maruli promosi menjadi Danpaspampres yang bertugas mengawal Jokowi pada 2018-2020, dan berikutnya digeser menjadi Pangdam IX/Udayana pada 2020-2022.

Menantu Jenderal Kehormatan (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan tersebut akhirnya bisa meraih bintang tiga menjadi Pangkostrad pada 2022, menggantikan pos yang ditinggalkan Dudung. Hanya saja, pencapaian Maruli kerap dikaitkan dengan pengaruh mertuanya, yang merupakan menteri paling //powerful// pada era Jokowi. Uniknya, dalam kesempatan wawancara dengan media, Maruli tidak memungkirinya. Dia dengan santai tidak menepis anggapan beberapa pihak, jika promosi yang didapatkannya berkat posisi Luhut yang merupakan orang kepercayaan Jokowi.

Bagi penulis, pengakuan Maruli tersebut cukup mengejutkan. Pasalnya, hal berbeda disampaikan Jenderal (Purn) Andika Perkasa ketika dilantik menjadi Panglima TNI ke-22. Ketika ditanya wartawan bahwa pencapaiannya lantaran status Andika sebagai menantu Jenderal Kehormatan (Purn) AM Hendropriyono, jawaban yang terlontar secara tersirat menepis tudingan tersebut. Andika menegaskan, pencapainnya berkat kerja keras dan kapabilitasnya selama ini ketika merintis karier dari bawah.

Kembali ke Maruli, sosoknya layak dinobatkan sebagai kuda hitam menjadi TNI 1. Skenarionya, tentu Maruli akan menggantikan Dudung untuk menjadi KSAD dalam waktu yang relatif singkat. Bisa saja, masa dinas Dudung diperpendek sebulan, sehingga pergantian KSAD bisa berlangsung pada Oktober 2023. Dengan begitu, Maruli sudah dilantik Jokowi menjabat KSAD ke-34. Dengan bintang empat di pundak, secara administratif, eks atlet judo ini bisa dicalonkan menjadi Panglima TNI.

Tentu saja, proses itu bisa berlangsung dengan mudah. Caranya tentu saja memakai jalur belakang, yaitu lobi Luhut sebagai orang paling dipercaya Jokowi. Dengan begitu, Maruli dapat menjadi Panglima TNI paling lambat pada akhir November 2023. Sehingga, ia akan memegang tongkat komando untuk memimpin TNI dalam pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bagaimana dengan Agus? Meski secara relasi memiliki kedekatan dengan Jokowi, namun secara politik Agus kalah satu langkah dengan Maruli. Jika langkah Maruli menjadi Panglima TNI seperti yang diprediksi maka Agus bakal menjadi KSAD ke-35. Dengan komposisi seperti itu maka lingkaran kekuasaan sudah menemukan //win-win solution//. Jokowi dapat mengakomodasi kepentingan Luhut, dan ia menempatkan eks koleganya di posisi puncak TNI AD.

Jokowi pun bisa mengontrol jalannya pengamanan Pemilu 2024, dengan tenang. Pasalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga pernah menjadi ajudannya. Secara kalkulasi, Listyo juga menjadi kepanjangan Jokowi. Sehingga jika sosok Panglima TNI, KSAD, dan Kapolri benar-benar merupakan sosok orang kepercayaannya maka gangguan pelaksanaan pesta demokrasi bisa diminalisasi.

Dengan dinamika seperti itu maka dapat dikatakan jika analisis ini bakal terwujud cepat atau lambat. Karier Maruli pun akan bersinar. Tentu saja, masyarakat akan terus mengaitkannya dengan kiprah Maruli di bawah bayang-bayang Luhut. Meski begitu, bukan hal pertama juga bagi seseorang menamapi puncak tertinggi di organisasi TNI yang memiliki relasi dengan penguasa. Sehingga, kita hanya bisa menunggu keputusan Jokowi dalam memilih pengganti Yudo pada akhir tahun ini.